Kasus yang ditangani LPPTKI:

Mendampingi Siti Nurjamilah, TKW asal Desa Salam Nunggal, Cianjur yang sebelumnya bekerja di Kuwait. Siti Nurjamilah mendapatkan tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan sehingga menyebabkan kehamilan. Selain itu Siti juga diperlakukan sewenang-wenang oleh sang majikan dengan gaji yang tidak dibayar selama 6 tahun. Sesampainya di Indonesia, Siti melahirkan 3 orang bayi (kembar), dimana salah satu dari bayi tersebut meninggal dan 2 bayi lainya dapat bertahan hidup sampai dengan sekarang sekarang. Kemudian kedua bayi tersebut dititipkan Neneknya di Indonesia untuk dirawat. Hal tersebut dilakukan karena Siti harus berangkat lagi menjadi TKW di luar negeri untuk membiayai hidup kedua anaknya yang dilahirkan tersebut.

Kasus lainnya yang sedang ditangani LPPTKI saat ini adalah kasus Linda, TKW asal Indramayu yang sebelumnya bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Permasalahan yang terjadi pada Linda adalah sang majikan (yang pertama) kerapkali melakukan tindak pelecehan seksual terhadap dirinya dengan mencoba memperkosa bahkan mengawininnya. Tidak tahan dengan perlakuan majikan tersebut, akhirnya Lindapun melarikan diri dari kediaman sang majikan pertama tersebut. Tak lama akhirnya Linda bekerja pada majikan kedua bernama Dr. Ali al Anbar yang mempunyai anak bernama Rakhan Ali al Anbar yang bertempat tinggal di Qortobak, Riyadh. Anak majikan tempat Linda bekerja tersebut jatuh hati kepada Linda dan membujuknya dengan segala cara untuk dapat menikahi Linda. Akhirnya anak majikan tersebut pun dapat menikahi Linda. Namun ketika Linda hamil dan memasuki usia kandungan 7 bulan, secara sepihak sang majikan memulangkan dirinya ke Indonesia. Linda dengan terpaksa menuruti kemauan majikanya tersebut dikarenakan sang majikan ( yang merangkap mertua) serta suaminya berjanji untuk menjemputnya kembali ketika ia sudah melahirkan bayinya. Namun hingga saat ini (oktober 2008) tidak ada kabar dari sang majikan, bahkan janji yang sebelumnya telah disepakati sekarang hanya tinggal janji saja. Yang lebih memprihatinkan, menurut kesaksian Linda, ketika pulang ke Indonesia dalam satu pesawat ia bersama 7 orang TKW lainya yang sedang dalam kondisi hamil dan belum mengetahui kejelasan tentang nasib mereka berikutnya.

Kasus lainya yaitu Murni, TKW asal Wonogiri yang bekerja di Jeddah, Arab Saudi. Saat ini sedang menanti kelahiran bayinya akibat hubungan seksual di Negara penempatan. Ketika ia menelpon suaminya di Indonesia dan menceritakan kondisinya saat itu, suaminya malah marah dan menceraikan Murni saat itu juga melalui telepon karena mengingat Murni nantinya akan pulang membawa aib, bukanya membawa duit. Ini adalah ketigakalinya Murni berangkat menjadi TKI dan gaji tidak dibayar selama 6 bulan.Sama hal nya dengan TKW Linda, Murni juga belum mendapatkan kejelasan tentang nasibnya sesudah ia melahirkan bayinya nanti.

Menanggapi kasus TKW yang hamil di luar negeri:

“ Kedua belah pihak negara (baik itu Negara pengirim, maupun negara penerima) harus mempunyai itikad yang baik untuk melindungi TKW dikarenakan setiap pihak mempunyai hak, hak Negara pengirim dan negara penerima serta hak anak-anakku sebagai TKI pekerja. Di dalam Undang-undang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, sayangnya tidak ada pasal yang menyebutkan tentang perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang hamil serta bayi-bayi yang mereka lahirkan yang berasal dari hubungan seksual di Negara penempatan, baik itu hubungan seksual akibat diperkosa, maupun hubungan yang sifatnya suka sama suka. Tapi saya sebagai Emaknya TKW, tetap menghargai anak-anakku yang melahirkan atau membawa bayinya untuk pulang ke Indonesia dan tidak melakukan tindak aborsi di Negara penempatan atau di tempat lainya. Artinya mereka masih punya naluri sebagai seorang ibu. Seperti yang kita ketahui, mereka pulang membawa aib besar yang mereka sandang untuk seumur hidup. Seharusnya pihak pemerintah memikirkan beban biologis yang ditanggung oleh anak-anak TKW dikarenakan usia mereka yang masih tergolong muda (18-35 tahun) dengan masa kontrak dua tahun di Negara tujuan. Dan sampai saat ini LPPTKI masih banyak menemukan TKW yang tidak memegang PK (Perjanjian Kerjasama) yang ditandatangani bersama PJTKI. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah upaya pemerintah sejauh ini untuk melindungi mereka dalam hal biologis, mengingat kasus ini berulangkali terjadi sampai saat ini?.” (Normawati, Oktober 2008)

Advertisements