Selengkapnya dapat diakses pada :

http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/hivaidsmigran.pdf

Pemerintah Harus Tanggung Jawab

BANYUWANGI – Kematian Abdullah Bawazir, TKI asal Lateng, Banyuwangi langsung mengundang perhatian dari Lembaga Pendampingan dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia (LPPTKI). LSM yang berkantor di Jl Albarkah nomor 31, Manggarai, Jakarta Selatan itu siap me-back up kasus ini. “Bagaimana pun juga pemerintah harus bertanggungjawab. Kalau memang dibutuhkan, PPTKI siap membantu memulangkan jenazah TKI tadi,” tegas Direktur LPPTKI Normawati yang kebetulan posisinya berada di Banyuwangi.Mengacu pengalaman yang pernah ditangani LPPTKI, jika ada TKI meninggal di tempat kerja, pihak-pihak yang berkompeten harus bertanggung jawab. “Mandor dan agennya juga harus tanggungjawab. Apalagi keberangkatan korban ke Malaysia lewat jalur resmi,” tegas wanita berjilbab yang pernah mendapat penghargaan dari Ny Ani Susilo Yudhoyono itu.

Langkah awal dari penanganan kasus ini, lanjut Normawati, pihak keluarga harus memberikan kuasa kepada LPPTKI. “Kita kenal dengan Pak Teguh, atase RI di Malaysia. Kalau memang dibutuhkan, kami siap ditemui sewaktu-waktu,” kata Normawati didampingi ketua bidang advokasi dan pembelaan hak-hak pekerja Wellen Heriansyah SH.

Sekadar tahu, LPPTKI adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang pendampingan masalah tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu kasus yang pernah ditangani adalah ikut membantu pemulangan Istiqomah, TKW asal Banyuwangi yang pernah disandera tentara Irak, Oktober 2004 lalu. “Tidak lama lagi, kami akan buka posko di Banyuwangi,” tegas Normawati. (nic/aif)

 

 

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=189967&c=104

diakses pada tanggal : 02-04-2008

pukul 13:30

 
 
 

 

Advokasi atau pembelaan yang dilakukan LPPTKI dalam upayanya terhadap Tenaga Kerja Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan diantaranya :

  1. Eksploitasi TKI oleh majikan berupa gaji tidak dibayar, beban kerja berlebihan, kurangnya waktu istirahat, kekerasan fisik dan pelecehan seksual.
  2. Diperjualbelikan antar majikan, lari dari majikan atau pindah majikan atas inisitaif sendiri atau pengaruh pihak lain.
  3. Tidak mampu bekerja, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat.
  4. Sakit bawaan
  5. Kesulitan melakukan pengawasan terhadap majikan
  6. TKI melakukan pelanggaran hukum setempat
  7. Pemalsuan dokumen
  8. TKI ilegal

SUMBER MASALAH

Dari dalam negeri

1.            Akses informasi yang minim tentang prosedur, persyaratan, dan cara-cara bekerja di luar negeri, serta cara bila menghadapi masalah sehingga menjadi korban perdagangan manusia.

2.            Pemalsuan dokumen seperti job order fiktif, visa, kartu keluarga, ijazah palsu, surat izin keluarga, paspor tidak sesuai identitas.

3.            Penyiapan pelatihan SDM belum maksimal, manipulasi sertifikat keterampilan, manipulasi keterangan kesehatan dan seleksi psikologi masih kurang.

4.            Penyekapan di penampungan dengan kondisi penampungan yang buruk.

5.            Diperjualbelikan diantara calo.

 

Di Negara Penempatan

  1. Pelanggaran kontrak kerja
  2. Mengalami penyiksaan dan kekerasan ( Kekerasan fisik dan seksual)
  3. Diperdagangkan dan bahkan dipekerjakan sebagai pelacur.
  4. Di PHK sepihak, dipulangkan majikan tanpa diberikan hak-haknya sebelum habis kontrak dan tanpa alasan yang jelas.
  5. Potongan gaji berlebihan oleh agen maupun PPTKI (S)
  6. Rendahnya pengawasan dan lambatnya penyelesaian masalah.
  7. Adanya oknum-oknum pegawai teknis ketenagakerjaan atau atase ketenagakerjaan di perwakilan RI di luar negeri yang menyalahgunakan wewenang.

 

Dari TKI sendiri

  1. Hamil, akibatnya dikeluarkan dari tempat bekerja.
  2. TKI melakukan hubungan seks dengan pasangan yang bukan muhrimnya.
  3. TKI melakukan tindak kriminal atau melanggar hukum.

 

Permasalahan khusus setelah TKI kembali ke Indonesia

  1. Penipuan nilai tukar mata uang asing/ valas
  2. Sulitnya mendapat tiket gratis bagi TKI muskilah
  3. Maraknya calo Cargo dan calo tiket pesawat
  4. Pungutan liar antara lain yang dilakukan oleh oknum-oknum porter.
  5. Penahanan paspor dismissal prosedur untuk TKI Muskilah dengan alasan tagihan rumah juga dengan alasan untuk mengurus asuransi oleh pihak PJTKI
  6. Tidak adanya fasilitas yang memadai atau ress room untuk bayi TKI dan TKI yang hamil
  7. Pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pengemudi travel ketika mengantarkan TKI pulang ke rumah.